Oleh: Dr. Amir Reza Kusuma
(Dosen STAI Bina Muwahhidin)
Kemajuan peradaban Barat telah lama menjadi daya tarik bagi berbagai bangsa, termasuk negara-negara Muslim. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, dan pendidikan menjadikan Barat dipandang sebagai model peradaban modern yang patut ditiru. Kekaguman tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai apabila mengikuti sistem dan pola kehidupan Barat. Salah satu gagasan yang berkembang dalam arus modernisasi tersebut adalah sekularisme.
Secara umum, sekularisme merupakan paham yang memisahkan urusan agama dari kehidupan publik dan penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, paham ini tidak hanya memengaruhi sistem politik, tetapi juga hukum, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan. Bagi sebagian kalangan, pemisahan agama dari urusan publik dianggap sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat modern. Namun, pandangan tersebut menimbulkan persoalan bagi umat Islam karena Islam bukan sekadar keyakinan pribadi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan juga memberikan pedoman bagi berbagai aspek kehidupan.
Salah satu pengalaman penting penerapan sekularisme dalam dunia Islam adalah Turki di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Turki mengalami perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan orientasi kebudayaannya. Negara yang selama berabad-abad memiliki hubungan erat dengan tradisi politik dan peradaban Islam tersebut diarahkan menjadi republik modern dengan menjadikan peradaban Barat sebagai orientasi utamanya.
Perubahan itu tidak hanya menyangkut sistem pemerintahan, tetapi juga hubungan antara agama dan negara, sistem pendidikan, hukum, serta kehidupan sosial. Sekularisme kemudian menjadi bagian penting dari proyek pembentukan identitas nasional Turki yang baru. Pengalaman ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kemajuan memang harus ditempuh dengan memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan meninggalkan warisan sejarah sendiri?
Carter Vaughn Findley dalam Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity menjelaskan bahwa perjalanan Turki modern diwarnai persaingan antara kelompok yang mendorong perubahan sekular dan kelompok yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Kedua arus tersebut terus berinteraksi dalam membentuk identitas Turki modern.[1] Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berjalan searah dengan sekularisasi. Perubahan institusi negara tidak serta-merta menghilangkan identitas keagamaan yang telah mengakar dalam masyarakat.
Sekularisme dan Proyek Pembaratan Turki
Untuk memahami sekularisme Turki, perlu dibedakan antara sekularisasi yang berkembang melalui perubahan sosial secara bertahap dan sekularisme yang diterapkan melalui kebijakan politik negara. Dalam konteks Turki, pemerintah memainkan peran dominan dalam mengarahkan perubahan hubungan antara agama, politik, dan kehidupan masyarakat.
Andrew Davison dalam Secularism and Revivalism in Turkey: A Hermeneutic Reconsideration menjelaskan bahwa elite modernis Turki berupaya mengubah kedudukan institusi Islam dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Sekularisasi tidak hanya menjadi perubahan pemikiran, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang membentuk ulang hubungan agama dan negara.[2]
Menariknya, sekularisme Turki tidak sepenuhnya berarti pemisahan agama dan negara. Pemerintah justru tetap mengelola kehidupan keagamaan melalui pembentukan Direktorat Urusan Agama atau Diyanet İşleri Başkanlığı pada tahun 1924. Lembaga ini menunjukkan bahwa negara tetap memiliki peran dalam mengatur urusan agama, meskipun melalui kerangka institusi pemerintahan republik.[3]
Orientasi pembaratan juga terlihat dalam pemikiran Abdullah Cevdet, salah seorang tokoh Gerakan Turki Muda. Ia dikenal memiliki pandangan bahwa peradaban Eropa merupakan model utama yang harus diadopsi untuk memajukan Turki. Pandangan semacam ini memperlihatkan kecenderungan untuk menjadikan peradaban Barat sebagai standar tunggal kemajuan.
Padahal, proses interaksi antarperadaban semestinya tidak dilakukan melalui peniruan secara menyeluruh. Setiap bangsa memiliki sejarah, nilai, dan pandangan hidup yang menjadi fondasi peradabannya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar dapat dipelajari tanpa harus menerima seluruh ideologi dan pandangan hidup yang menyertainya.
Dalam hal ini, pemikiran Seyyed Hossein Nasr mengenai proses seleksi ilmu pengetahuan antarperadaban memberikan pelajaran penting. Tidak ada peradaban yang menyerap seluruh unsur dari peradaban lain tanpa melakukan penyaringan. Unsur yang bermanfaat dapat diterima dan dikembangkan, sedangkan unsur yang bertentangan dengan prinsip dasarnya perlu ditinggalkan. Dengan demikian, kemajuan tidak harus ditempuh melalui peniruan total terhadap peradaban lain.
Usaha Mustafa Kemal dalam Mensekulerkan Turki
Pembahasan mengenai sekularisme Turki tidak dapat dilepaskan dari sosok Mustafa Kemal Atatürk. Ia merupakan tokoh utama yang memimpin pembentukan Republik Turki sekaligus meletakkan dasar-dasar kebijakan Kemalisme. Salah satu tokoh lain yang berpengaruh dalam perkembangan nasionalisme modern Turki adalah Ziya Gökalp. Meskipun keduanya sama-sama mendorong perubahan masyarakat Turki, pendekatan pemikirannya tidak sepenuhnya sama. Gökalp masih berupaya memperhitungkan posisi agama dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kebijakan Atatürk kemudian bergerak lebih jauh melalui perubahan institusional terhadap hubungan agama dan negara.
Erik Jan Zürcher dalam Turkey: A Modern History menjelaskan bahwa perubahan pada masa awal Republik Turki merupakan bagian dari transformasi politik dan sosial yang telah berlangsung sejak akhir masa Kesultanan Utsmaniyah. Namun, di bawah Mustafa Kemal, perubahan tersebut mengambil bentuk yang lebih radikal.[4]
Langkah penting dalam proses tersebut dimulai dengan penghapusan Kesultanan Utsmaniyah pada 1 November 1922. Peristiwa ini berbeda dengan penghapusan kekhalifahan yang baru dilakukan pada 3 Maret 1924. Sebelumnya, pada 13 Oktober 1923, ibu kota pemerintahan telah dipindahkan dari Istanbul ke Ankara. Kemudian, pada 29 Oktober 1923, Republik Turki secara resmi diproklamasikan dan Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama.
Penghapusan kekhalifahan menjadi salah satu perubahan paling menentukan dalam sejarah hubungan Islam dan negara di Turki. Kebijakan tersebut diikuti dengan reorganisasi institusi keagamaan dan pendidikan. Pada tahun 1925, pemerintah membubarkan sejumlah tarekat sufi dan menerapkan reformasi pakaian. Pada tahun 1926, hukum perdata yang mengadopsi model Eropa diberlakukan. Selanjutnya, pada tahun 1928, alfabet Latin menggantikan alfabet Arab dalam penulisan bahasa Turki dan rumusan Islam sebagai agama negara dihapuskan dari konstitusi.[5]
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa proyek modernisasi Turki tidak hanya diarahkan pada pembaruan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyentuh simbol, tradisi, dan identitas kebudayaan masyarakat. Pemerintah berupaya membangun identitas nasional baru yang lebih berorientasi pada peradaban Barat.
Feroz Ahmad dalam Turkey: The Quest for Identity menjelaskan bahwa perjalanan Turki modern tidak dapat dilepaskan dari pergulatan antara orientasi Barat dan warisan sejarahnya sendiri. Turki menghadapi persoalan kompleks dalam menentukan identitas nasional, arah modernisasi, dan hubungannya dengan tradisi Islam.[6]
Persoalan yang kemudian muncul adalah sejauh mana kekuasaan negara mampu mengubah pandangan hidup masyarakat. Apakah perubahan konstitusi, pendidikan, hukum, dan kebudayaan benar-benar dapat menghilangkan nilai-nilai Islam yang telah mengakar selama berabad-abad?
Kebangkitan Islam dan Ketegangan Identitas Turki
Pengalaman Turki memperlihatkan bahwa sekularisasi yang diterapkan melalui kebijakan negara tidak serta-merta menghilangkan identitas keislaman masyarakat. Setelah berbagai kebijakan pembaratan berlangsung selama beberapa dekade, Islam tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan sosial dan politik Turki.
Kebangkitan Islam tersebut berkembang melalui berbagai jalur, mulai dari pendidikan, aktivitas keagamaan, organisasi sosial, hingga partisipasi politik. Seiring perubahan politik dan berkembangnya sistem multipartai, ekspresi keislaman kembali memperoleh ruang dalam kehidupan publik.
Hal ini menunjukkan bahwa identitas suatu bangsa tidak dapat dibentuk hanya melalui keputusan politik dari atas. Agama, sejarah, tradisi, dan kebudayaan merupakan unsur yang memiliki akar sosial mendalam. Negara dapat mengubah sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan baru, tetapi tidak serta-merta mampu menghapus keyakinan yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Dengan demikian, pengalaman Turki memberikan pelajaran bahwa sekularisme yang dipaksakan melalui kekuasaan politik dapat melahirkan ketegangan antara ideologi negara dan identitas masyarakat. Modernisasi tidak selalu harus disertai dengan penghapusan peran agama dalam kehidupan publik.
Penutup
Pengalaman Turki menunjukkan bahwa sekularisme bukan satu-satunya jalan menuju kemajuan. Kebijakan Mustafa Kemal Atatürk memperlihatkan bagaimana sekularisme dapat diterapkan melalui kekuasaan politik dan perubahan institusional yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan identitas keislaman yang telah mengakar dalam sejarah Turki.
Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan pendidikan memang merupakan kebutuhan setiap bangsa. Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak harus dibayar dengan pengorbanan identitas, sejarah, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi peradaban. Belajar dari Barat bukan berarti harus menjadi Barat. Mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berarti harus menerima seluruh ideologi dan pandangan hidup yang menyertainya.
Bagi umat Islam, tantangan sesungguhnya bukanlah memilih antara menjadi modern atau tetap berpegang teguh pada Islam, melainkan bagaimana membangun peradaban yang mampu menjawab persoalan zaman tanpa kehilangan landasan tauhid dan nilai-nilai keislaman. Sebab, kemajuan sejati bukan sekadar kemampuan meniru peradaban lain, tetapi kemampuan mengembangkan potensi sendiri dengan tetap memahami jati diri dan arah kehidupan yang hendak dibangun.
Daftar referensi
- Findley, Carter Vaughn. Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity: A History. New Haven: Yale University Press, 2010.
- Davison, Andrew. Secularism and Revivalism in Turkey: A Hermeneutic Reconsideration. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Arslan, Berna Zengin. “State and Turkish Secularism: The Case of the Diyanet.” Dalam The Religious and the Political: A Comparative Sociology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Zürcher, Erik Jan. Turkey: A Modern History. Edisi ke-4. London: I.B. Tauris, 2017.
- Ahmad, Feroz. Turkey: The Quest for Identity. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Al-Islam wa al-‘Ilmaniyyah Wajhan li-Wajh. Kairo: Dar al-Sahwah, 1987.






