PENDIDIKAN & MASA DEPANBergabung bersama kami
Info PSB ↗Info PMB ↗
Buletin Dakwah

Theodor Herzl dan Ambisi Politik Zionisme di Palestina


pexels-tara-winstead-8850837
- Advertisement -

Oleh: Adib Fattah Suntoro,M.Ag.

 

Konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung telah menarik perhatian masyarakat internasional. Berbagai dokumentasi yang tersebar melalui media sosial memperlihatkan penderitaan warga Palestina akibat serangan militer Israel. Korban jiwa terus berjatuhan, mulai dari orang tua, perempuan, hingga anak-anak dan bayi. Tidak hanya menimbulkan korban manusia, serangan tersebut juga menghancurkan berbagai fasilitas sipil, seperti rumah penduduk, sekolah, masjid, dan rumah sakit. Situasi ini mendorong munculnya gelombang solidaritas dari berbagai negara, baik melalui aksi demonstrasi maupun seruan boikot terhadap produk-produk yang dinilai memiliki keterkaitan dengan Israel.

Gambar Theodor Herzl

Di tengah situasi tersebut, sebagian media Barat dan tokoh publik yang mendukung Israel membangun narasi bahwa tindakan militer Israel merupakan bentuk pembelaan diri atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Narasi demikian berpotensi menimbulkan kesan bahwa konflik Israel-Palestina baru bermula dari peristiwa tersebut. Padahal, persoalan ini memiliki akar sejarah yang jauh lebih panjang. Salah satu aspek penting untuk memahaminya adalah kemunculan gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19, yang salah satu tokoh utamanya adalah Theodor Herzl. Gagasan dan aktivitas politik Herzl menjadi bagian penting dalam proses terbentuknya gerakan nasionalisme Yahudi modern yang kemudian berhubungan erat dengan pendirian Negara Israel di Palestina.

Siapakah Theodor Herzl?

Theodor Herzl (Ibrani: תאודור הֶרְצֵל) merupakan seorang jurnalis, pengacara, sekaligus aktivis politik berkebangsaan Austria-Hongaria. Ia dilahirkan pada 2 Mei 1860 di Budapest dalam lingkungan keluarga Yahudi. Latar belakang keluarga dan kehidupan sosial yang dijalaninya turut membentuk pandangan Herzl mengenai persoalan masyarakat Yahudi di Eropa. Dalam perkembangan berikutnya, ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan gerakan Zionisme modern. [1]

Herzl juga dikenal dengan nama Ibrani Binyamin Ze’ev (Ibrani: בִּנְיָמִין זְאֵב). Pendidikan dan lingkungan intelektual yang membentuk dirinya mempertemukannya dengan pemikiran modern serta perkembangan kebudayaan Yahudi di Eropa. Pengaruhnya dalam sejarah Israel kemudian begitu besar sehingga namanya dikenang dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel dan ia memperoleh julukan sebagai Bapak Negara Yahudi (The Father of the Jewish State).

 

Sepanjang hidupnya, Herzl mencurahkan perhatian pada gagasan pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi. Cita-cita tersebut diwujudkan melalui aktivitas intelektual, penulisan, dan diplomasi politik. Meskipun meninggal dunia pada 3 Juli 1904, pemikiran serta aktivitas politiknya tetap memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan Zionisme dan proses pendirian Israel pada 1948. [1]

Peran Herzl dalam gerakan Zionisme semakin menonjol ketika ia memimpin Kongres Zionis Pertama yang diselenggarakan di Basel, Swiss, pada 1897. Dalam forum tersebut, ia turut merumuskan arah perjuangan politik Zionisme dan mendorong pembentukan organisasi internasional yang mampu mengoordinasikan aktivitas gerakan tersebut. Organisasi yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Zionis Dunia (World Zionist Organization) menjadi sarana penting dalam mengembangkan gerakan Zionisme secara terorganisasi. Sebelum terjun secara intensif dalam aktivitas politik, Herzl terlebih dahulu menempuh pendidikan hukum di Wina sejak 1878. Ia kemudian mengembangkan karier sebagai penulis drama, wartawan, dan jurnalis. [1]

Salah satu peristiwa yang memberikan pengaruh terhadap pemikiran Herzl adalah Skandal Dreyfus di Prancis pada 1894. Peristiwa tersebut memperlihatkan kuatnya sentimen antisemitisme di tengah masyarakat Eropa. Persoalan diskriminasi dan penganiayaan terhadap komunitas Yahudi, khususnya di Eropa Timur dan wilayah Kekaisaran Rusia, semakin memperkuat keyakinan Herzl bahwa masyarakat Yahudi membutuhkan perlindungan politik tersendiri. Pemikiran tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah karya berjudul Der Judenstaat (Negara Yahudi), yang diterbitkan pada 1896. Buku tersebut menawarkan gagasan mengenai pembentukan negara bagi bangsa Yahudi sebagai solusi atas persoalan yang mereka hadapi. [1][2]

Gagasan Herzl selanjutnya memperoleh wadah politik melalui Kongres Zionis Pertama di Basel pada 1897. Dalam pertemuan tersebut, ia terpilih sebagai pemimpin gerakan dan menyampaikan arah perjuangan Zionisme. Setelah itu, Herzl menjalankan berbagai pendekatan diplomatik untuk memperoleh dukungan terhadap gagasannya. Salah satu upayanya adalah melakukan pendekatan kepada Sultan Abdul Hamid II agar memberikan izin bagi pendirian permukiman Yahudi di Palestina. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Kesultanan Utsmaniyah. [3]

Dalam merumuskan lokasi bagi negara Yahudi, Herzl ternyata tidak hanya mempertimbangkan Palestina. Uganda juga pernah dipertimbangkan sebagai alternatif wilayah untuk membangun tempat tinggal bagi komunitas Yahudi. Namun, gagasan tersebut menuai penolakan dari sejumlah kalangan Zionis yang tetap menginginkan Palestina sebagai tujuan utama. Perdebatan mengenai lokasi tersebut menjadi bagian dari dinamika internal gerakan Zionisme sebelum akhirnya perjuangan politik mereka mengarah pada pendirian Israel pada 1948. [2]

Sejarah Munculnya Zionisme

Istilah Zionisme memiliki keterkaitan erat dengan nama Gunung Zion atau Bukit Sion yang berada di Yerusalem. Dalam sejumlah penjelasan mengenai asal-usulnya, terdapat beberapa pandangan tentang makna dan latar belakang istilah tersebut. Sebagian menghubungkannya dengan kawasan perbukitan tempat Yerusalem berada, sedangkan pendapat lainnya mengaitkannya dengan pengertian perlindungan atau benteng. Dalam tradisi sejarah Yahudi, Bukit Sion juga memiliki hubungan dengan Nabi Daud yang menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya setelah meninggalkan Hebron. Kawasan tersebut kemudian mempunyai kedudukan penting dalam tradisi keagamaan Yahudi, terutama berkaitan dengan sejarah pembangunan Bait Suci yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman.

Dalam perkembangan pemikiran politik modern, Zionisme dipahami sebagai gerakan nasionalisme Yahudi yang memperjuangkan pembentukan tanah air atau negara bagi bangsa Yahudi di Palestina. Muhammad al-Hasan, dalam karyanya Al-Madhāhib wa al-Afkār al-Mu‘āṣirah fī al-Taṣawwur al-Islāmī, menjelaskan Zionisme sebagai gerakan politik yang berorientasi pada pembentukan negara Yahudi di Palestina dan menghubungkannya dengan Gunung Zion di selatan Yerusalem. Sementara itu, Alwi ‘Abd al-Halim Mahmoud dalam Al-Ghazw al-Fikrī wa al-Tayyārāt al-Mu‘ādiyyah li al-Islām mengaitkan gerakan tersebut dengan gagasan menghidupkan kembali kerajaan Bani Israel, membangun kembali Haikal Sulaiman di kawasan Masjid al-Aqsha, serta mewujudkan kekuasaan yang berpusat di Yerusalem. [4][5]

Secara historis, Zionisme modern mulai berkembang di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur menjelang akhir abad ke-19. Gerakan ini mendorong terbentuknya kesadaran nasional di kalangan Yahudi sekaligus mengupayakan perpindahan mereka ke Palestina, yang dalam tradisi Yahudi dikenal dengan istilah Eretz Israel. Salah satu latar belakang kemunculannya adalah pengalaman panjang antisemitisme dan diskriminasi yang dialami komunitas Yahudi di berbagai wilayah Eropa. Dalam konteks tersebut, pendirian tanah air tersendiri dipandang oleh para pendukung Zionisme sebagai jalan untuk memperoleh keamanan dan kemandirian politik. [2]

Memasuki penghujung abad ke-19, gerakan Zionisme semakin terorganisasi dengan munculnya Theodor Herzl sebagai salah satu tokoh sentral. Momentum penting perkembangannya terjadi melalui penyelenggaraan Kongres Zionis Pertama di Basel, Swiss, pada 1897. Pertemuan tersebut menjadi titik awal penguatan organisasi dan agenda politik Zionisme dalam skala internasional. Setelah itu, gerakan ini terus memperluas pengaruhnya dan mendorong migrasi masyarakat Yahudi menuju Palestina. [1][2]

Ideologi Zionisme

Pembahasan mengenai ideologi Zionisme tidak dapat dilepaskan dari sejumlah gagasan keagamaan dan politik yang berkembang dalam sejarah masyarakat Yahudi. Dalam berbagai literatur yang membahas gerakan tersebut, Talmud dan dokumen yang dikenal sebagai Protocols of the Elders of Zion kerap dikaitkan dengan pembicaraan mengenai pemikiran dan orientasi politik Zionisme. Muhammad Baharun, dalam bukunya Isu Zionisme Internasional, menguraikan sejarah beredarnya dokumen Protocols of Zion dan menghubungkannya dengan berbagai narasi mengenai gerakan Zionisme. Dokumen tersebut kemudian dikenal luas melalui penerbitan dan penyebarannya pada awal abad ke-20. [6]

Dalam pembahasan ideologis Zionisme, terdapat dua gagasan keagamaan yang sering dikemukakan. Pertama, keyakinan mengenai bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan (The Chosen People). Kedua, pandangan tentang Palestina sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan (The Promised Land). Kedua gagasan tersebut berkaitan dengan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan Yahudi, khususnya Taurat. Dalam perkembangannya, konsep-konsep keagamaan tersebut juga digunakan dalam berbagai wacana mengenai identitas, sejarah, dan klaim politik atas Palestina.

Gagasan keagamaan dan nasionalisme tersebut kemudian menjadi bagian dari diskursus yang menyertai perkembangan Zionisme modern. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ideologi Zionisme perlu memperhatikan hubungan antara dimensi keagamaan, identitas historis, dan kepentingan politik yang berkembang di dalam gerakan tersebut.

Gerakan Politik Zionis di Palestina

Foto Sultan Abdul Hamid II

Sejak Kongres Zionis Pertama pada 1897, gerakan Zionisme mulai membangun strategi politik yang lebih sistematis untuk mewujudkan cita-cita pendirian tanah air Yahudi di Palestina. Dalam kepemimpinan Theodor Herzl, perjuangan tersebut ditempuh melalui dua jalur utama. Pertama, melakukan pendekatan diplomatik kepada Sultan Abdul Hamid II selaku penguasa Kesultanan Utsmaniyah, mengingat Palestina ketika itu masih berada di bawah kekuasaan imperium tersebut. Kedua, mencari dukungan dari negara-negara Barat, seperti Jerman, Inggris, Austria, Italia, dan Amerika Serikat, agar dapat memberikan pengaruh politik terhadap kebijakan Kesultanan Utsmaniyah. [2][3]

Akan tetapi, pendekatan langsung kepada Sultan Abdul Hamid II tidak membuahkan hasil.  Sultan menolak dengan  tegas semua permintaan mereka,  termasuk tawaran materi sebagai imbalan kepada Sultan yang mencapai jumlah 5 juta Lira Emas. Dengan sangat marah Sultan Abdul Hamid II berkata kepada Theodor Herzl: “Jangan lagi membicarakan soal ini. Saya tidak dapat memberikan sejengkal tanah pun kepada orang lain, karena tanah/negeri itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Rakyat saya berjuang untuk mendapatkan tanah itu dan menyuburkannya dengan darah mereka…Biarkanlah orang Yahudi menyimpan berjuta-juta emas mereka di peti mereka.”[3]

Setelah pendekatan kepada Sultan tidak berhasil, Herzl berusaha mencari dukungan melalui jalur diplomasi internasional. Ia berharap negara-negara Barat dapat memberikan tekanan politik kepada Kesultanan Utsmaniyah agar bersedia menerima agenda Zionisme di Palestina. Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang diharapkan. Aktivitas politik Herzl kemudian berakhir setelah ia meninggal dunia pada 3 Juli 1904. Meskipun demikian, organisasi dan gagasan yang telah dibangunnya tetap dilanjutkan oleh para penerus gerakan Zionisme. [1][3]

Setelah masa kepemimpinan Herzl, perkembangan gerakan Zionisme semakin dipengaruhi oleh Chaim Azriel Weizmann (Ibrani: חיים עזריאל ויצמן). Salah satu pendekatan yang dikembangkan pada masa tersebut dikenal sebagai Synthetic Zionism. Strategi ini menggabungkan aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di Palestina dengan perjuangan memperoleh pengakuan dan dukungan internasional. Dengan demikian, gerakan Zionisme tidak hanya berfokus pada diplomasi politik, tetapi juga memperkuat keberadaan komunitas Yahudi melalui pembangunan permukiman di wilayah yang menjadi tujuan mereka. [2]

Pada periode berikutnya, dinamika politik Kesultanan Utsmaniyah turut memengaruhi perkembangan gerakan Zionisme. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Utsmaniyah adalah Revolusi Turki Muda pada 1908. Revolusi tersebut membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan, dari monarki absolut menuju pemerintahan konstitusional. Peristiwa ini juga membatasi kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Dalam sejumlah pembahasan mengenai sejarah Zionisme, perubahan politik tersebut dikaitkan dengan kepentingan gerakan Zionis. Namun, keterlibatan langsung organisasi Zionis dalam mengorganisasi revolusi tersebut memerlukan pembuktian historis yang lebih khusus. [7]

Perkembangan gerakan Zionisme selanjutnya memperoleh momentum penting melalui dukungan pemerintah Inggris. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menyampaikan surat kepada Lord Rothschild, seorang tokoh terkemuka komunitas Yahudi Inggris. Surat yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour tersebut memuat dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Dokumen ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan politik Zionisme karena untuk pertama kalinya sebuah kekuatan besar menyatakan dukungan resmi terhadap agenda tersebut. [2]

Dukungan Inggris kemudian memperoleh landasan politik dan administratif melalui sistem mandat internasional. Pada 24 Juli 1922, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui pemberian Mandat Palestina kepada Inggris. Melalui mandat tersebut, Inggris memperoleh kewenangan untuk mengelola wilayah Palestina sekaligus menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Deklarasi Balfour. Perkembangan kebijakan Inggris pada periode berikutnya turut memengaruhi peningkatan migrasi masyarakat Yahudi ke Palestina. [2]

Tahap berikutnya berlangsung pada 29 November 1947 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 181 (II) mengenai masa depan pemerintahan Palestina. Resolusi tersebut merekomendasikan pembagian wilayah Palestina menjadi dua entitas politik, yakni negara Arab dan negara Yahudi, sedangkan Yerusalem direncanakan memperoleh status internasional khusus. Berdasarkan pembagian yang tercantum dalam rencana tersebut, wilayah untuk negara Yahudi mencapai sekitar 56,47 persen, wilayah untuk negara Arab sekitar 42,88 persen, dan sisanya sebesar 0,65 persen diperuntukkan bagi kawasan internasional. Resolusi ini menjadi salah satu dasar politik penting dalam proses pembentukan Negara Israel, meskipun pelaksanaannya tidak berlangsung sesuai dengan keseluruhan rencana pembagian tersebut. [8]

Menjelang berakhirnya Mandat Inggris di Palestina, para pemimpin Zionis mengambil langkah untuk mendeklarasikan berdirinya negara baru. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion membacakan deklarasi kemerdekaan yang menandai berdirinya Negara Israel. Pengumuman tersebut dilakukan sehari sebelum mandat Inggris secara resmi berakhir. Sejak saat itu, Israel mulai membangun kedudukan politiknya sebagai negara yang berdiri di wilayah Palestina.

Setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, Israel memperoleh pengakuan diplomatik dari sejumlah negara. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan secara de facto pada 14 Mei 1948. Uni Soviet kemudian memberikan pengakuan de jure pada 17 Mei 1948. Sejumlah negara lain menyusul memberikan pengakuan dalam periode berikutnya. Puncaknya, pada 11 Mei 1949, Majelis Umum PBB menerima Israel sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 273 (III). [8]

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Israel-Palestina tidak dapat dipahami hanya melalui peristiwa-peristiwa kontemporer. Sejarah kemunculan Zionisme, aktivitas politik Theodor Herzl, perkembangan diplomasi internasional, Deklarasi Balfour, hingga pembagian wilayah Palestina oleh PBB merupakan bagian dari proses panjang yang membentuk realitas politik di kawasan tersebut. Dengan memahami rangkaian sejarah ini, dapat dilihat bahwa konflik Israel-Palestina memiliki akar persoalan yang jauh lebih kompleks dan telah berlangsung sejak sebelum berdirinya Negara Israel pada 1948.

DAFTAR REFERENSI

[1] Michael Stanislawski, Zionism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2016), 11–43.

[2] Walter Laqueur, A History of Zionism: From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel (New York: Schocken Books, 2003).

[3] Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, ed. Raphael Patai, terj. Harry Zohn, 5 jilid (New York: Herzl Press, 1960).

[4] ‘Alwi ‘Abd al-Halim Mahmud, Al-Ghazw al-Fikrī wa al-Tayyārāt al-Mu‘ādiyyah li al-Islām (Riyadh: Idārah al-Thaqāfah wa al-Nashr bi al-Jāmi‘ah, t.t.), 486.

[5] Muhammad al-Hasan, Al-Madhāhib wa al-Afkār al-Mu‘āṣirah fī al-Taṣawwur al-Islāmī, edisi ke-4 (Tanta, Mesir: Dār al-Bashīr li al-Thaqāfah wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah, 1998).

[6] Mohammad Baharun, Isu Zionisme Internasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

[7] M. Şükrü Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008).

[8] United Nations General Assembly, “Future Government of Palestine,” Resolution 181 (II), 29 November 1947.

 

- Advertisement -

Assalamu'alaikum...